131.PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH

PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 1

ayat (1) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

Artinya menurut Soehino,: dalam negara yang berbentuk kesatuan (unitary state,

eenheidsstaat) segala kewenangan pemerintahan diletakkan pada satu pemerintahan dan

dipusatkan pada organ-organ Pemerintah2. Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI negara

kesatuan dibagi menjadi daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana

ditentukan dalam Manan Pasal 18 UUD 1945, dan menurut Bagir Manan Pasal 18 UUD

1945 yang menjadi dasar pembentukan dan susunan pemerintahan daerah

mengindikasikan pula bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada

sistem desentralisasi, sehingga satuan-satuan pemerintahan di daerah yang dibentuk

dan disusun sebagai daerah otonom memperoleh kewenangan menjalankan urusan

pemerintahan berdasarkan pemencaran kekuasaan dari Pemerintah3. Dengan adanya

penyerahan kewenangan yang diberikan kepada daerah, dan berdasarkan urusan-urusan

yang menjadi dasar otonomi daerah, juga menyangkut keweangan dalam mengatur

urusan rumah tangga daerah, termasuk pengaturan peraturan tingkat daerah.. Berkaitan

dengan itu Menurut Kranenburg, kewenangan membentuk peraturan perundangundangan

dari satuan-satuan pemerintahan tersebut, memperoleh kewenangan

1 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi.

2 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Cet. Ketiga, Yogyakarta, 1993, hlm. 224.

3 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994,

hlm. 156.

Jurnal Ilmu Hukum

~ 50 ~

berdasarkan penentuan dari Pemerintah melalui badan legislatif nasional yang

mempunyai kewenangan membentuk undang-undang4. Sebagai bentuk pengaturan lebih

lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 32 Tahun

2004 Pemerintahan Daerah dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten

dan Daerah Kota. Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 di atas semakin jelas makna sistem

otonomi daerahnya semenjak dilakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan itu sejalan dengan sistem

desentralisasi menurut Dasril Radjab: dengan sistem desentralisasi (otonomi), maka

wilayah Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah otonom. Daerah otonom masingmasing

memiliki otonomi daerah, yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, daerah-daerah

otonom mengatur dan mengurus kehidupan sendiri sebagai bagian yang organis dari

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah-daerah otonom itu bersifat zelfstansing

(mandiri), tetapi tidak onfhankelijk.5

Walaupun demikian daerah-daerah memiliki otonomi luas tidaklah berarti

daerah tersebut bebas melaksanakan kewenangannya, dan tetap dilakukan pengawasan

dari pemerintah, sebagaimana pendapat Bagir Manan : Pengawasan (toezicht,

supervision) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berotonomi.

Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi di suatu pihak dan pengawasan di pihak

lain, merupakan dua sisi dari satu lembar mata uang dalam negara kesatuan dengan

sistem otonomi (desentralisasi). Kebebasan dan kemandirian berotonomi dapat

dipandang sebagai pengawasan atau kendali terhadap kecenderungan sentralisasi yang

berlebihan. Sebaliknya pengawasan merupakan kendali terhadap desentralisasi

berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa sistem pengawasan.6 Pengawasan dimaksud

termasuk pengawasan oleh pemerintah terhadap Peraturan Daerah.

4 Kranenburg, Ilmu Negara Umum, Diterjemahkan oleh Tk. B. Sabaroedin, Pradnya Aramita, Cet.

Kesebelas, Jakarta, 1980, hlm 81.

5 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. II, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 121.

6 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,

2001, hlm. 153.

Jurnal Ilmu Hukum

~ 51 ~

Melalui penyerahan dan/atau pelimpahan dan penambahan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah atau Pemerintahan Daerah tingkat atasnya menjadi urusan daerah

otonom, dan urusan pemerintahan yang telah diserahkan/dilimpahkan dan berada pada

daerah tersebut mengakibatkan daerah mempunyai kebebasan untuk membentuk

peraturan perundang-undangan ditingkat daerah. Selanjutnya bagaimana pengawasan

terhadap pengaturan lebih lanjut peraturan daerah, Menurut Bagir Manan termasuk

menyangkut cara membatasi wewenang, tugas dan tanggung jawab pada daerah-daerah

untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu.7

Pengawasan itu sangat penting, karena merupakan salah satu usaha untuk

menjamin terselenggaranya pemerintahan dan keserasian antara penyelenggaraan

pemerintahan oleh daerah-daerah dengan Pemerintah, serta menjamin kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam suatu

ikatan negara kesatuan. Pengawasan atas kewenangan penyelenggaraan pemerintahan

daerah berdasarkan sifatnya yang dikenal antara lain pengawasan terhadap PERDA.

B. Perumusan Masalah

Meskipun kewenangan luas yang deberikan kepada daerah otonom dalam

pelaksanaan otonomi daerah, termasuk kewenangan dalam pembentukan peraturan

daerah dalam mengatur lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya, aspek pengawasan sangat diperlukan. Berkaitan dengan itu bagaimana

pengawasan terhadap peraturan daerah.

C. Pembahasan

Dalam sistem pengawasan secara umum termasuk pengawasan terhadap Perda

ada dikenal dengan istilah preventif ini berasal dari kata “preventief” yang mempunyai

makna suatu tindakan bersifat pencegahan8 artinya sebelum suatu perda diberlakukan

maka dilakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan agar perda yang bersangkutan

tidak bertentangan dengan prinsif-prinsip umum pembentukan peraturan daerah dan

7 Bagir